PojokPantura.Com, Nasional – Semua tahu bahwa pandemi covid-19 memporakporandakan segala sisi kehidupan. Terutama sisi perekonomian. Maka pemerintah sudah hampir 8 bulan dari awal kemunculan covid-19, telah menggelontorkan berbagai program dan bantuan sosial kepada masyarakat.
Adanya program seperti kartu prakerja dan semua bantuan sosial (bansos) mulai dari bansos tunai, bansos sembako, bansos beras dan lain sebagainya bertujuan untuk menguatkan daya beli masyarakat di masa pandemi ini. Kebijakan-kebijakan tersebut terus dilakukan pemerintah agar masyarakat kalangan bawah bisa terbantu.
Namun baru-baru ini tersiar kabar bahwa pada tahun depan, hanya bansos tunai saja yang dilanjutkan. Selebihnya akan ditiadakan. Padahal perekonomian belumlah stabil dan masyarakat banyak yang masih menunggu-nunggu bantuan selanjutnya.
Kabar tersebut di atas dikatakan oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara. Ia mengatakan dengan jelas bahwa bansos tunai (BST) akan berlanjut sampai Juni 2021.
“BST akan dilanjutkan selama enam bulan yakni dalam periode Januari-Juni 2021. Sasaran program akan meliputi 34 provinsi atau seluruh provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta”, jelasnya.
Juliari juga mengungkapkan bahwa jumlah bansos tunai yang akan diberikan berkurang dari sebelumnya menjadi Rp. 200.000/orang/bulan. Di tahun 2021 mendatang, pemerintah menargetkan 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau orang yang mendapatkan bantuan itu.
Pemerintah melalui Kemensos akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun untuk bansos tunai tersebut sampai Juni mendatang. Ketika disinggung mengenai pelaksanaan bansos-bansos lain pada tahun depan, Juliari menyampaikan bahwa keputusan sementara ditiadakan dulu.
"Namun ini sifatnya masih sementara dan fleksibel tergantung situasi tahun depan, dan keputusan Presiden", katanya.
Juliari juga menambahkan bahwa alasan akan dikuranginya bansos di tahun depan, itu karena pemerintah akan mengalokasikan anggaran yang besar untuk program vaksinasi dan program pemulihan perekonomian lainnya.
“Fokus dari pada pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo adalah pemulihan kegiatan ekonomi dan bagaimana kita mengadakan vaksin. Program vaksinasi ini juga sangat masif dan membutuhkan anggaran cukup besar. Sehingga bantuan sosial dari Kemensos akan dikonsolidasikan, dikurangi sedikit”, tutur Juliari.
Namun demikian, Juliari juga sempat menerangkan bahwa bansos reguler yang sudah ada sebelum adanya covid-19 berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako akan tetap berjalan normal pada 2021. Kebijakan-kebijakan itu memang dinilai dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan.
“Untuk program PKH dan tetap berjalan dengan normal”, pungkasnya.
Untuk diketahui, pemerintah akan mengalokasi anggaran untuk PKH di tahun 2021 dengan total Rp. 30,4 triliun yang nantinya akan menjangkau 10 juta KPM.
Sedangkan untuk BPNT/Program Sembako akan menjangkau 18,5 juta KPM dengan anggaran Rp44,7 triliun.